Kota Cilegon, (LC)- Penjabat sementara (Pjs) Walikota Cilegon, Nana Supiana , meminta untuk APBD tahun 2025, harus melaksanakan kegiatan sekitar 80 persen untuk program pro rakyat.
Hal itu dikatakannya usai memimpin rapat pimpinan dinas dengan Sekda, Asda, para OPD serta para Camat se-Kota Cilegon dan BUMD diaula Setda II.
“Program pro rakyat dari APBD 2025, harus 80 persen ya, dari seluruh nilai total APBD yang mencapai Rp 2,1 trilyun. Tadinya nilainya Rp 2,4 trilyun, tapi ada rasionalisasi mencapai Rp 2,1 trilyun, ”kata Nana Supiana.
Ia menuturkan, pihaknya akan melakukan paripurna dengan Badan Anggaran pada 25 November 2024 mendatang.
‘Meski kami sudah melakukan rapat gabungan, tapi masih ada penyingkronan program kegiatan yang prioritas. Dan kami ingin ada efesiensi kegiatan-kegiatan,”ujarnya.
Rasionalisasi yang akan dilakukan, ujar dia, perjalanan dinas, alat tulis kantor, makan minum. Dan kegiatan yang bersifat sosialisasi seminar.
“Termasuk, rapat-rapat di hotel akan kami pangkas. Ini sesuai anjuran pemerintah pusat presiden Prabowo. Untuk merasionalisasi efesien anggaran yang tidak ada kaitannya langsung dengan masyarakat atau public,” tuturnya.
Disinggung terkait dengan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten. Ia menjawab sudah menunjukkan progres yang signifikan.
Nana memastikan sejumlah temuan administrasi telah diselesaikan, sementara pengembalian uang negara juga hampir rampung.
“Temuan administrasi sudah selesai. Beberapa pengembalian seperti uang sudah dikembalikan. Tinggal nanti fokus kepada pelunasan,”ucapnya.
Temuan tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Nana menjelaskan, khusus untuk PUPR, penyelesaian administrasi sudah berada pada jalur yang baik.
“Untuk Dindikbud, Dinkes sudah beres. Untuk PUPR itu juga sudah hampir selesai. Tinggal lagi progres administrasi, dan patokannya sudah bagus,” tuturnya.
Nana memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan penyelesaian temuan tersebut agar sesuai dengan rekomendasi BPK.
Ia berharap seluruh proses dapat segera dituntaskan sehingga kinerja pemerintah tetap terjaga dan akuntabilitas berjalan optimal.
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh catatan BPK demi menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. (Anto-Red)***
