Kota Cilegon, (LC)- Akibat tidak ada kejelasan mengenai honorer daerah di triwulan ke IV, sejumlah Kepala Sekolah yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah Swasta (FKKS), curhat ke DPRD Cilegon.
Para Kepsek tersebut diterima oleh anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Nasdem yakni Ruaniyah juga Andi Kurniyadi disalah satu ruangan.
Perwakilan FKKS, Qomarudin, mengatakan, untuk honorer daerah (Honda) di triwulan ke IV, wajib cair, karena banyak yang membutuhkan.
“Kami meminta kepada Pemkot Cilegon agar dapat mencairkan honor daerah. Dan kami menyayangkan Pemerintah memprioritaskan kontraktor dari pada Honor guru swasta,”kata Qomarudin, Senin, 13 Januari 2025.
Ia menuturkan, pihaknya juga meminta agar Pemerintah Kota Cilegon memperhatikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“SMP Al Arof sendiri sebentar lagi akan membuka PPDB. Hal ini menjadi salah satu perhatian kami, karena banyaknya sekolah negeri, artinya Pemerintah harus punya kebijakan. Dan kami juga meminta agar dana Bosda bisa untuk swasta, sama halnya Bosnas yang bisa untuk negeri dan swasta,”ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Cilegon dari Fraksi Nasdem, Andi Kurniyadi, mengatakan, untuk permasalahan Honda pada Triwulan IV tahun 2024. Guru honorer swasta menurut Kemendagri dan Kemenkeu, masih masuk piutang dan masih bisa dibayarkan.
“Dan saat ini masih mencari solusi untuk guru madrasah yang honornya berupa hibah dari Kemenag Cilegon,” tuturnya.
Terkait dengan PPDB untuk SMP swasta, ujar dia, anggota DPRD dari Fraksi Nasdem siap membantu dan mendorong kebutuhan sekolah swasta ke dinas pendidikan.
“Insya Allah, kami akan mencoba memfasilitasi para Kepala Sekolah yang tergabung dalam FKSS. Mudah-mudahan ada solusi dan jalan keluar,”ucapnya.
Ketua Fraksi Nasdem Cilegon, Hj. Ruaniyah, mengatakan, pendidikan merupakan salah satu layanan wajib. Dimana, persoalan PPDB akan menjadi masukkan bagi fraksinya.
“Kami akan pelajari, bisa jadi anggota kami ini ada disemua dapil. Nanti kami akan lakukan komunikasi guna melakukan pengawasan,”ungkapnya. (Mang Jeo-Red)***
