Kota Cilegon, (LC)- Wakil Mentri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada kepala daerah agar tidak memberikan janji-janji kepada honorer.
Hal itu dikatakannya disela-sela kunjungan ke Pemerintah Kota Cilegon yang digelar diauli setda II. Dan dihadiri oleh Walikota Cilegon, Helldy Agustian, Sekda Cilegon Maman Mauludin serta pejabat lainnya.
“Di internal Birokrasi, saya titip kepada semua Kepala Daerah sesuai dengan aturan kepegawaian untuk betul-betul tidak memberikan janji-janji,”kata Bima Aria, Jumat, 10 Januari 2024.
Ia menuturkan, pihaknya menegaskan dan menitip betul kepada Pemkot Cilegon untuk memastikan semua proses kepegawaian dengan aturan dan perencanaan.
“Karena sudah ada aturan perencanaan kepegawaian, honorer, tentang P3K ke depan jangan sampai ada masalah baru dan juga beban baru, apalagi APBD juga APBN,”ujarnya.
Disinggung mengenai adanya pelambatan pengelolaan APBD, ia menjawab bahwa harus dilakukan efesiensi dan sudah diingatkan.
“Saya sudah ingatkan agar dilakukan efesiensi. Dimana Pemerintah daerah harus mengurangi kegiatan-kegiatan rutinitas yang tidak perlu. Seperti seremoni, rapat, kunjungan dinas, makan minum harus ditekan. Karena kami bisa memantau dari pusat melalui SIPD,”tuturnya.
Meski demikian, ia tidak menampik, beberapa daerah masih banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dirinya menegaskan akan benar-benar memantau dari pusat.
“Masih banyak daerah-daerah yang tidak rasionalDan pengelolaan APBD harus bisa menciptakan sumber penerimaan daerah yang lebih variative agar dapat meningkatkan PAD dan menyumbang pertumbuhan ekonomi 8 persen,’ucapnya.
Ia menambahkan, Kemendagri akan bekerjasama dengan Bappenas untuk melakukan pemetaan daerah-daerah dengan issue yang berkembang guna meningkatkan PAD daerah.
“Kami akan mapping daerah-daerah, tetunya dengan issue strategis yang bisa menyumbangkan pertumbuhan ekonomi nasional,”ungkapnya. (Mang Jeo-Red)***
