Kota Cilegon, (LC)- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon tengah menyiapkan salah satu terobosan baru untuk program yang menargetkan ke masyarakat.
Terobosan baru tersebut merupakan langkah besar dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis kelurahan.
Kepala DLH Kota Cilegon, Sabri Mahyudin, menegaskan bahwa pemerintah kini mendorong kelurahan agar mandiri dalam mengelola sampah tanpa harus terus bergantung pada APBD.
Menurut Sabri, arah kebijakan ini akan diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang kini tengah disiapkan.
“Setelah perda tersebut disahkan, DLH akan menindaklanjutinya dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur teknis pelaksanaan, termasuk kuota pembuangan sampah dari tiap kelurahan ke TPA Bagendung,” kata Sabri, Rabu 8 Oktober 2025.
Ia menuturkan, ke depan setiap kelurahan diwajibkan membentuk lembaga swadaya masyarakat yang mengoordinasikan RW dan RT untuk mengurangi timbulan sampah.
Langkah ini, kata Sabri, searah dengan program unggulan pasangan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo. Yakni Gerakan Kebersihan Lingkungan melalui pembentukan pasukan sapu bersih di setiap kelurahan.
Program ini, ucap dia, menjadi simbol gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berdaya lingkungan.
“Untuk sarana pendukung akan kita bahas di 2026, seperti kendaraan pengangkut sampah di tingkat kelurahan. Tapi mudah-mudahan tidak semuanya dibiayai APBD, karena kita juga menjajaki bantuan dari kementerian,” ujarnya.
Ia menyebut, Pemkot Cilegon sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendapatkan bantuan program pengelolaan sampah yang sebelumnya sempat tertunda.
“Alhamdulillah, di tahap 4 ini kita bisa ikut lagi setelah sempat gagal di tahap 3. Insya Allah tahun 2026 Cilegon dapat bantuan itu,” tuturnya optimistis.
Sabri menegaskan, peran DLH ke depan bukan lagi sebagai pelaksana utama, melainkan pendamping dan pengawal program. Sementara pengelolaan operasional akan sepenuhnya dilimpahkan kepada kelurahan melalui lembaga swadaya yang dibentuk.
“Nanti kalau sudah berjalan, kelurahan yang akan mengelola sendiri. Kita cukup mengawal supaya programnya berkelanjutan. Prinsipnya, bukan disuapin terus, tapi kita kasih kailnya supaya mereka bisa mandiri,” ungkapnya. (Mang Jeo-Red)***
