Kota Cilegon, (LC)- Issue mutasi terhadap sejumlah Aparatus Sipil Negara (ASN) terutama pejabat Eselon II dan III. Yang berhembus setelah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, terpatahkan.
Meski, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengizinkan untuk para kepala daerah yang baru dilantik, bisa langsung melakukan mutasi atau mengangkat pejabat baru, tanpa harus menunggu enam bulan.
Alasan Mendagri Tito Karnavian memberikan izin kepala daerah baru untuk mengganti atau mutasi/merotasi pejabat sesuai dengan selera bukan tanpa alasan. Hal itu dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang sehat.
Namun Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, mengaku tidak ingin dilakukan Mutasi dan Rotasi di Lingkungan pemkot Cilegon.
“Masalah seperti ini (Mutasi-Red) saya tidak mau mikirin. Ada ASN dan kami hargai rekan-rekan temen ASN,OPD. Mereka juga punya tanggungjawab, karena ini bukan masalah Pemkot,”kata Fajar Hadi Prabowo dihari pertama aktifitasnya, Kamis, 21 Februari 2025.
Ia menuturkan, permasalahannya adalah ada RPJMN Pusat dan lainnya. Karena pihaknya hanya bagian kecil dari kemajuan bangsa.
“Kalau banyak yang kosong di sejumlah OPD, itu masalah nanti. Yang penting tetap kerja karena ada banyak hal-hal yang harus dilakukan,”tuturnya.
Untuk diketahui, sejumlah pejabat Eselon II, banyak yang rangkap jabatan. Mulai dari Asda I, II dan III menjabat dibeberapa OPD.
Bahkan sejumlah OPD dilingkungan Pemkot Cilegon yang kosong kini di jabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dari Eselon III. (Mang Jeo-Red)***
