Kota Cilegon, (LC)- Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan Sarana Lingkungan Rakyat (DPWKel Salira), salah satu program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon kini tersendat.
Program DPWKel Salira, merupakan salah satu program unggulan dimana, salah satu tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.
Namun, hingga semester 1 habis istilah kalender kerja Jaunari-Juli 2025, program DPWKel yang sempat diapresiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terancam mogok.
Sejumlah pegawai Kelurahan ketika dikonfirmasi hanya bisa pasrah, apabila program DPWKel yang menjadi salah satu program unggulan tersebut tidak berjalan.
“Kalau melihat hitungan, biasanya dalam setahun dibagi menjadi 3 termin. Namun sudah hamper 2 termin, program tersebut belum dilaksanakan,” kata salah satu staf kelurahan yang tidak mau disebut namanya, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia menuturkan, seharusnya program tersebut sudah dilaksanakan sesuai program yakni termin 1 telah selesai dan bersiap untuk melanjutkan ke termin 2.
“Tapi termin 1 saja belum dilaksanakan, apalagi termin 2. Kami sudah mengajukan sejak jauh-jauh hari. Dapat kabar April, kemudian mundur dan mundur lagi. Hingga saat ini belum ada kejelasan,”ujarnya.
Tersendatnya program DPWKel, ujar dia, bukan saja terjadi di kelurahan dimana dirinya bekerja. Namun hamper semua program yang ada di kelurahan se-Kota Cilegon belum berjalan.
“Semua di kelurahan se-Kota Cilegon belum berjalan. Program DPWKel itu, indikator peningkatan perekonomian masyarakat dan berdampak multi player effect,”imbuhnya.
Ia menambahkan, dirinya pernah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk BPKPAD. Diduga belum ada anggaran untuk melaksanakan program tersebut.
“Infonya belum ada anggaran, karena program ini berbasis anggaran. Kami hanya menunggu saja, kalau sudah ada perintah kami akan laksanakan,”ungkapnya.
Program DPWKel ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. DPWKel juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
DPWKel dilaksanakan di 43 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Cilegon. Dan program ini didanai oleh Pemerintah Kota Cilegon.
DPWKel melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal dan swadaya masyarakat. Dan DPWKel dianggap sebagai inovasi dalam pembangunan kelurahan yang melibatkan masyarakat. (Anto-Red)***
