CILEGON, (LC)- Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah wajib membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD paling lambat tahun 2027.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas daerah, mengurangi ketergantungan pada belanja rutin, serta memberi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Penerapan alokasi 30 persen ini bakal menjadi masalah besar bagi kebanyakan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Cilegon.
Informasi yang berhasil dihimpun, saat ini belanja pegawai Pemkot Cilegon mencapai 44 Persen. Artinya lebih sekitar 14 persen.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan ketentuan UU No 1 tahun 2022 tentang belanja pegawai.
“Yang pertama kami akan melakukan optimalisasi dari segi pendapatan, dimana ada peluang untuk pendapatan kami akan maksimalkan,”kata Aziz, Kamis, 2 April 2026.
Ia menuturkan, untuk selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan seperti honor maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Selanjutnya, karena belanja pegawai masih diatas 30 persen, kami juga akan mengevaluasi terkait dengan honor-honor juga TPP supaya mendekati angka 30 persen,”ujarnya.
Selain itu juga, pihaknya akan merampingkan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK). Dimana, memang sangat banyak.
“Kami juga akan merampingkan SOTK. Salah satunya adalah di Unit Pelayanan Tekhnis (UPT). Seperti Pajak, Kebersihan. Karena bagian dari organisasi sudah melakukan evaluasi dan itulah yang memang bisa kita gabungkan,”tuturnya.
Disinggung mengenai P3K baik yang full atau paruh waktu. Aziz yang pernah menjabat sebagai Plt. Asda II, menjawab, aman.
“Untuk P3K paruh waktu maupun penuh waktu kita prioritaskan supaya bisa tetap bekerja dan tidak mempengaruhi belanja pegawai 30 persen,”ungkapnya.
(Mang Jeo-Red)***
0 comments
LC memang TOP…👍😄