CILEGON, (LC),- Rekapitulasi anggaran pada bidang urusan di Pemkot Cilegon ditahun 2025 masih minim dan belum maksimal.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemprov Banten, Babar Suharso saat menghadiri Musrenbang tingkat Kota Cilegon yang digelar diauli Kominfo, Rabu, 15 April 2026.
“Rekapitulasi anggaran pada bidang urusan Pemkot Cilegon masih minim. Dimana koordinasinya harus dimaksimalkan,”katanya.
Ia menuturkan, hal itu menjadi sebuah cerminan belanja dinas atau OPD yang ada di Pemprov Banten, yang berlokasi di Cilegon.
“Kenapa kurang dibanding wilayah lain seperti Kota Serang. Kami menyarankan OPD Cilegon untuk berkoordinasi langsung dengan OPD Provinsi. Kisi-kisinya apa yang dikoordinasikan saya sudah serahkan arah kebijakan kewilayahan,”ujarnya.
Penyebab minimnya belanja yang kurang maksimal pada bidang urusan, lanjut dia, belum ketemunya kesepakatan prioritas.
“Tadi saya bilang, kalau menurut provinsi prioritas dan kota juga sama, maka akan terjadi. Sebaliknya, kalau usulannya tidak sesuai prioritas provinsi akan lemah,”tuturnya.
Pemprov Banten, ujar dia, menilai semua indicator di Kota Cilegon sudah bagus. Seperti laju pertumbuhan ekonomi.
“Namun kami menyoroti terkait dengan pengangguran. Tapi fenomena pengangguran bukan Cilegon saja, tapi terjadi diberbagai daerah tujuan Banten pencari kerja. Sehingga kami maksimalkan siswa-siswa kita yang ada di Cilegon yang khusus Pendidikan menengah disipakan masuk ke sector formal,”imbuhnya.
Lapangan kerja yang ada di Cilegon, ucap dia, bisa dimaksimalkan untuk siswa dan siswi yang dibekali Pendidikan yang mencukupi ditambah dengan kompetensi keahlian.
“Jadi, setelah lulus SMK ada ikut balai latihan kerja (BLK) dan itu ada kerjasamanya dengan industry.hanya tinggal dikuatkan saja,”ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, mengatakan, bahwa data tersebut masih ditahun 2025 dan belum memaparkan kondisi ditahun 2026.
“Dimana mungkin besaran program tekhnis yang ada di beberapa OPD sessungguhnya belum maksimal. Komitmen Pak Kepala Bappeda Provinsi 2027 supaya OPD di Cilegon aktif lagi di forumforum pembicaraan ketika penyusunan tekhnis,”kata Ahmad Jubaedi.
Ia melanjutkan, apa yang menjadi program OPD Cilegon bisa diselesiakan melalui Renja perangkat daerah provinsi bisa segera disinkronkan.
“Supaya yang turun di Kota Cilegon lebih besar lagi,”ungkapnya.
Berikut Rekapitulasi Anngaran yang dianggap Belum Maksimal :
Pendidikan Rp 28,6 Milyar
Kesehatan Rp 6,4 Milyar
PUPR Rp 3,5 Milyar
Perkim Rp 3,2 Milyar
Sosial Rp 453 Juta
LH Rp 220 Juta
Kelautan & Perikanan Rp 888 Juta
Energi dan SD Mineral Rp 733 Juta
Keuangan (BHPP) Rp 117,8 Milyar
(Anto-Red)***
