Oleh: Sam’udi Al Husaeni
Kegagalan Menerjemahkan Kepentingan Daerah
Political will tidak hanya diukur dari retorika, tetapi dari hasil konkret. Dalam konteks ini, kegagalan meningkatkan porsi anggaran untuk sektor strategis seperti sosial dan lingkungan menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat belum sepenuhnya menjadi prioritas utama.
Padahal, pemerintah kota memiliki legitimasi kuat untuk menuntut:
* Kompensasi atas beban lingkungan akibat industri
* Peningkatan anggaran untuk perlindungan sosial
* Dukungan fiskal terhadap pembangunan berkelanjutan
Tanpa langkah konkret, pemerintah daerah berisiko kehilangan kepercayaan publik, terutama jika masyarakat mulai merasakan dampak langsung dari minimnya intervensi di sektor-sektor krusial.
Risiko Jangka Panjang
Ketimpangan alokasi ini bukan tanpa konsekuensi. Dalam jangka panjang, kebijakan yang tidak proporsional dapat memicu berbagai persoalan serius, antara lain:
Meningkatnya ketimpangan sosial, akibat minimnya intervensi pada sektor sosial
Degradasi lingkungan, karena rendahnya investasi pada pengelolaan lingkungan hidup
Menurunnya kualitas hidup masyarakat, terutama di kawasan terdampak industri
Potensi konflik sosial dan ekologis, antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri
Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan.
Saatnya Evaluasi dan Reformasi
Pemerintah Provinsi Banten perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap formula alokasi anggaran. Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Cilegon juga harus memperkuat peran dan keberanian politiknya.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
Menyusun strategi advokasi fiskal berbasis data
Membangun koalisi kepentingan dengan DPRD dan pemangku kepentingan lain
Mendorong skema kompensasi daerah industri
Memprioritaskan ulang anggaran internal pada sektor sosial dan lingkungan
Penutup
Ketimpangan alokasi anggaran yang dialami Kota Cilegon bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga persoalan keberanian politik. Tanpa political will yang kuat dari pemerintah daerah, ketidakadilan ini akan terus berlangsung.
Sudah saatnya pemerintah tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktor aktif yang memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Karena pada akhirnya, anggaran bukan hanya soal angka, melainkan soal keberpihakan. (Red)***
