Oleh: Sam’udi Al Husaeni
Kebijakan anggaran merupakan cerminan nyata dari arah pembangunan dan keberpihakan pemerintah terhadap daerah. Namun, realitas alokasi anggaran Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 justru menimbulkan pertanyaan serius terkait prinsip keadilan dan proporsionalitas, khususnya terhadap Kota Cilegon.
Sebagai kota industri strategis nasional yang menopang sektor energi dan manufaktur, Cilegon justru menerima alokasi anggaran paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan fiskal, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ketimpangan yang Nyata
Data menunjukkan bahwa total alokasi anggaran Provinsi Banten ke Cilegon hanya sekitar Rp162 miliar angka terendah dibandingkan seluruh daerah. Sebagai perbandingan, Kabupaten Tangerang menerima lebih dari Rp900 miliar, sementara daerah lain seperti Lebak, Serang, dan Pandeglang juga memperoleh alokasi jauh lebih besar.
Perbedaan ini bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan ketimpangan serius dalam distribusi sumber daya fiskal. Cilegon yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian regional dan nasional justru berada pada posisi paling lemah dalam pembagian anggaran.
Prioritas yang Tidak Tepat
Lebih memprihatinkan lagi adalah struktur alokasi anggaran di dalam Cilegon itu sendiri. Sebagian besar dana terserap pada pos keuangan (BHPP), sementara sektor-sektor krusial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat justru mendapatkan porsi sangat minim.
Dua sektor yang paling terdampak adalah:
Sosial, yang hanya memperoleh sekitar Rp453 juta
Lingkungan Hidup, yang hanya sekitar Rp220 juta
Angka ini sangat tidak proporsional, terlebih bagi kota dengan karakter industri berat seperti Cilegon. Persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan masyarakat membutuhkan intervensi serius. Demikian pula isu lingkungan, di mana tekanan terhadap kualitas udara, air, dan ekosistem menjadi konsekuensi langsung dari aktivitas industri.
Minimnya alokasi pada dua sektor ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. ( Bersambung-Red )***
