Oleh: Sam’udi Al Husaeni
Mengabaikan Keadilan Substantif
Kebijakan anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemerataan administratif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Artinya, daerah dengan beban lebih besar baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam distribusi anggaran.
Dalam konteks ini, Cilegon jelas memenuhi kriteria tersebut. Sebagai pusat industri baja, energi, dan logistik, kota ini menanggung beban eksternalitas yang tinggi, mulai dari pencemaran hingga tekanan sosial akibat urbanisasi.
Namun, realitas anggaran justru menunjukkan sebaliknya: kontribusi besar tidak diikuti dengan dukungan fiskal yang memadai.
Kritik terhadap Political Will Pemerintah Daerah
Di tengah ketimpangan ini, muncul pertanyaan penting: di mana posisi dan keberanian pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan Kota Cilegon?
Rendahnya alokasi anggaran dari provinsi tidak bisa semata-mata dilihat sebagai persoalan eksternal. Justru di sinilah pentingnya political will dari para pemangku kebijakan di tingkat kota. Pemerintah daerah semestinya memiliki kapasitas politik dan administratif untuk melakukan:
* advokasi anggaran ke pemerintah provinsi
* negosiasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil
* penguatan posisi tawar sebagai kota industri strategis
Namun, fakta yang terlihat menunjukkan bahwa upaya tersebut belum optimal. Minimnya keberpihakan anggaran kepada Cilegon dapat dibaca sebagai lemahnya tekanan politik dan kurangnya strategi komunikasi kebijakan dari pemerintah daerah.
Lebih jauh, kondisi ini juga mencerminkan kecenderungan pasif dan reaktif, bukan proaktif. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menerima hasil distribusi anggaran, tetapi aktif memperjuangkan formula yang lebih adil. (Bersambung-Red)***
