Oleh : Muchamad Faishal, ST.M.Ling (can)
Dalam banyak kasus banjir perkotaan di Indonesia, persoalan utama bukan semata-mata pada curah hujan, melainkan pada lemahnya perencanaan tata ruang dan kurang optimalnya pengelolaan infrastruktur air.
Ketika saluran drainase mengalami penyempitan, sedimentasi, atau kerusakan fisik, kapasitas aliran air otomatis menurun. Dalam kondisi hujan dengan intensitas menengah sekalipun, genangan dapat dengan mudah terjadi.
Karena itu, penanganan banjir tidak dapat hanya bersifat reaktif melalui pembentukan satuan tugas saat musim hujan. Pendekatan yang dibutuhkan adalah strategi mitigasi yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan.
Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi.
Kampus seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang teknik sipil, lingkungan, dan perencanaan wilayah yang dapat membantu melakukan kajian hidrologi secara mendalam.
Dengan pendekatan ilmiah, pemerintah dapat memperoleh peta kerentanan banjir yang lebih akurat serta rekomendasi teknis yang tepat.
Langkah kedua adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, setiap wilayah memiliki batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Apabila pembangunan kawasan industri dan permukiman melampaui kapasitas ekologisnya, maka berbagai masalah lingkungan seperti banjir, pencemaran, dan penurunan kualitas hidup masyarakat tidak dapat dihindari.
Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur drainase harus menjadi prioritas. Rehabilitasi saluran primer dan sekunder, normalisasi sungai, serta pembangunan gorong-gorong tambahan perlu dilakukan secara sistematis. Selain itu, pemeliharaan rutin terhadap saluran air juga harus diperkuat melalui pembentukan unit operasional khusus yang bertugas menjaga fungsi drainase kota.
(Bersambung)
