CILEGON (LC) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon memastikan ketersediaan buffer stock atau stok bantuan untuk penanganan kondisi kebencanaan dan kebutuhan masyarakat tetap aman hingga akhir tahun anggaran 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma, Selasa (29/9/2026) menurutnya paket tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan bantuan apabila terjadi bencana maupun kondisi sosial yang membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah daerah.
Dinsos mencatat, sebagian stok bantuan yang disiapkan melalui anggaran reguler telah disalurkan kepada masyarakat sepanjang tahun berjalan.
Penyaluran tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang terdampak kondisi kebencanaan dan membutuhkan bantuan dalam waktu segera.
“Di reguler kita sudah mendistribusikan sebanyak 1.500. Dan itu habis, Berawal dari kebencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Lia, Selasa (29/9/2026).
Setelah stok reguler tersebut tersalurkan, Dinsos menyiapkan langkah lanjutan untuk menjaga ketersediaan bantuan hingga penghujung tahun anggaran.
Salah satunya dengan mengusulkan tambahan buffer stock yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat atau kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak.
“Kita rencana untuk mengusulkan buffer stock tambahan sebanyak 1.000 paket,” katanya.
Menurut Dinsos, tambahan stok tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Ketersediaan buffer stock dinilai penting agar penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu proses pengadaan bantuan dari awal.
“Itu persiapan untuk bagaimana kita menghadapi ya kaitannya dengan ke kebencanaan, insya Allah kita sudah safety dalam pasca bencananya ya,” ujarnya.
Meski demikian, jumlah 1.000 paket tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan ideal Dinsos untuk penanganan kondisi kebencanaan di Kota Cilegon.
Pasalnya, kebutuhan bantuan dapat meningkat ketika terjadi bencana dengan dampak yang luas maupun berlangsung dalam waktu cukup lama.
“Sebetulnya kan kebutuhan kita itu mungkin idealnya sebanyak 5.000,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar tersebut, Dinsos tidak hanya mengandalkan dukungan dari anggaran pemerintah daerah.
Dinsos juga membuka peluang penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Kita ada kolaborasi dengan Kemensos, dengan Provinsi, gitu lho. Dan mungkin dengan CSR nanti,” ujarnya.
Dengan pola kolaborasi tersebut, ketersediaan bantuan diharapkan dapat diperkuat sehingga penanganan masyarakat terdampak bencana maupun kondisi sosial lainnya dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur hingga akhir tahun anggaran 2026.
(Anto-Red)***
