CILEGON, (LC)- Jelang Idul Adha 1447 H, Pemerintah Kota Cilegon bersama Satgas Pangan akan melakukan peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok.
Hal itu dilakukan guna mencegah praktik penimbunan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.
Walikota Cilegon, Robinsar, mengatakan, pihaknya bersama Satgas Pangan akan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar.
“Hal ini untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan bahan pokok agar supaya stabilitas harga dipasaran tetap terjaga,”katanya, belum lama ini.
Ia menuturkan, Pemkot Cilegon akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Pemprov Banten dalam menyusun strategi pengendalian inflasi daerah.
“Kami lakukan rapat bersama BI, BPS dan Pemprov Banten untuk menyusun langkah – langkah agar setiap OPD dapat memiliki roadmap yang jelas terkait pengendalian inflasi di Kota Cilegon,” ujarnya.
Pengendalian inflasi, ujar dia, harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari menjaga ketersediaan stok pangan hingga memastikan distribusi barang berjalan lancar.
“Menjelang Idul Adha kebutuhan masyarakat pasti akan meningkat. Oleh karena itu saya minta agar stok daging maupun bahan pokok lainnya harus dipastikan aman dan mencukupi,” tuturnya.
Tak hanya itu, Robinsar juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung distribusi seperti kondisi jalan dan transportasi untuk memastikan agar pasokan barang tidak mengalami hambatan.
“Bukan hanya ketersediaan bahan pokok saja yang diperhatikan, tetapi akses distribusinya juga seperti jalan dan transportasi harus dipastikan mendukung supaya tidak ada hambatan dalam proses pengiriman,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Cilegon akan melakukan sejumlah langkah strategis.
Di antaranya melaksanakan pemantauan harga dan stok secara intensif baik di pasar tradisional maupun di pasar modern.
Kemudian mengoptimalkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga keterjangkauan harga, melaksanakan sidak pasar, menjaga kelancaran distribusi barang dan mengantisipasi hambatan logistik, serta penguatan koordinasi dengan Bulog, distributor, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum.
(Cahya-Red)***
