Oleh : Muchamad Faishal, ST.M.Ling (can)
Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon pada Jumat, 6 Maret 2026. Beberapa kecamatan seperti Ciwandan, Cibeber, dan Jombang dilaporkan mengalami genangan yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Peristiwa ini kembali mengingatkan publik bahwa persoalan banjir di kota industri tersebut belum terselesaikan secara fundamental.
Fenomena ini menjadi sorotan karena terjadi tidak lama setelah Pemerintah Kota Cilegon membentuk Satuan Tugas (Satgas) Banjir pada Januari 2026. Harapan masyarakat tentu besar agar pembentukan satgas tersebut mampu menjadi solusi cepat dalam penanganan banjir. Namun kenyataan bahwa titik genangan masih muncul pada lokasi yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendekatan yang selama ini dilakukan.
Sebagai kota industri strategis dengan nilai investasi yang mencapai sekitar Rp32 triliun, Cilegon seharusnya memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang memadai untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan perkotaan yang tangguh. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Secara ilmiah, banjir di kawasan perkotaan umumnya merupakan hasil interaksi antara faktor hidrometeorologi, kondisi geografis, serta tata kelola ruang kota. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah Banten pada periode Januari hingga April 2026 diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah dengan kisaran 100–300 mm per bulan. Intensitas hujan seperti ini sebenarnya bukan kategori ekstrem bagi wilayah Indonesia. Namun dalam kondisi tata ruang dan infrastruktur yang tidak memadai, curah hujan tersebut dapat memicu banjir perkotaan.
Selain faktor curah hujan, kondisi topografi juga turut berpengaruh. Beberapa wilayah di Cilegon memiliki elevasi relatif rendah dan berada pada kawasan dataran yang dekat dengan pesisir. Dalam kondisi seperti ini, air hujan cenderung terakumulasi apabila sistem drainase tidak mampu mengalirkannya dengan cepat menuju laut.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah berkurangnya daya resap tanah akibat ekspansi kawasan industri dan permukiman. Permukaan tanah yang sebelumnya mampu menyerap air kini banyak tertutup oleh beton, aspal, dan bangunan. Akibatnya, air hujan yang jatuh tidak lagi terserap oleh tanah, melainkan langsung menjadi limpasan permukaan yang membebani saluran drainase kota.
(Bersambung)
