CILEGON, (LC) — Dewan Pendidikan Kota Cilegon memberikan pernyataan keras agar industry dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Gerakan Peduli Pendidikan Cilegon dan program Dompet Pendidikan.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon Syaeful Bahri disela-sela deklarasi Gerakan Peduli Pendidikan Cilegon Mendidik, Sedanten Terdidik di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon, Kamis, 27 Agustus 2026.
“Jadi, saya minta kepada industry di Kota Cilegon, jangan hanya core bisnis saja. Tetapi perhatikan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang Pendidikan. Karena menyangkut seluruh aspek,”katanya dengan nada tinggi.
Ia menuturkan, dirinya ingat betul, proses sejarah terbentuknya salah satu industry milik BUMN yakni PT KS. Kemudian ia juga menyindir industry lainnya seperti Krakatau Posco. Dimana, warga sekitar hanya mendapatkan polusi.
“Para industry itu, hanya mementingkan core bisnis, mereka cari usaha, cari rejeki bahkan hal lainnya. Namun apa yang didapat oleh warga sekitar. Oleh karena itu, kami meminta agar industry mendukung program dompet Pendidikan,”ujarnya.
Ia mengaku, pihaknya sudah menjalankan salah satu program melalui kerja sama dengan FKS Bungasari berupa pelatihan penguatan numerasi bagi siswa di sejumlah madrasah dan sekolah dasar.
“Yang sudah kita lakukan adalah kerja sama dengan FKS Bungasari. Melakukan pelatihan kepada empat madrasah dan tujuh SD untuk penguatan numerasi siswa,” kata Syaeful.
Ke depan, Dewan Pendidikan juga menyiapkan sejumlah program kolaboratif, antara lain pelatihan influencer bersama Apindo dengan dukungan sponsor Paragon.
Dewan Pendidikan juga akan melakukan program lainnya adalah penguatan kapasitas guru melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Pelatihan tersebut akan diarahkan pada strategi pembelajaran dan peningkatan kualitas guru SD, SMP maupun madrasah.
Dewan Pendidikan juga segera meluncurkan program Dewan Pendidikan Mendengar, sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pendidikan.
“Semua bisa datang ke Dewan Pendidikan, curhat untuk masalah apa pun yang berkaitan dengan pendidikan. Dari belanja masalah itu, nanti kita sebagai mediator,” jelasnya.
Syaeful menegaskan, Dewan Pendidikan tidak hanya berfokus pada pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Cilegon.
Menurutnya, lembaga tersebut dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri, perguruan tinggi, madrasah, pemerintah dan masyarakat.
“Dewan Pendidikan itu kata kuncinya sebagai mitra strategis dari semua stakeholder. Kalau belanja masalahnya banyak, kita pilah mana yang bisa diisi melalui Dompet Pendidikan oleh industri, mana oleh perguruan tinggi, dan mana oleh kekuatan lain yang bisa saling support,” katanya.
Ia menjelaskan, Dompet Pendidikan nantinya diarahkan sebagai instrumen gotong royong untuk mendukung kebutuhan pendidikan yang belum seluruhnya dapat ditangani pemerintah.
“Kata kuncinya adalah peningkatan pertumbuhan sumber daya manusia,” tegasnya.
Syaeful menambahkan, ruang gerak Dewan Pendidikan juga tidak tersekat oleh batas kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Cilegon, misalnya, memiliki keterbatasan kewenangan terhadap pendidikan madrasah maupun perguruan tinggi yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat atau provinsi.
“Dewan Pendidikan bisa melakukan itu semua. Itulah keistimewaannya, karena menjadi jembatan keterbatasan otoritas pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, keberadaan Dewan Pendidikan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan sekaligus menjalankan berbagai program untuk memajukan pendidikan di Kota Cilegon.
“Dewan Pendidikan Kota Cilegon ke depan bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota Cilegon, dalam rangka memberikan masukan dan membuat langkah-langkah program yang memang dilakukan untuk menguatkan bagaimana memajukan pendidikan yang ada di Kota Cilegon,” ucap Robinsar.
Menurutnya, Dewan Pendidikan dapat melengkapi berbagai keterbatasan pemerintah daerah, khususnya dalam menjangkau persoalan pendidikan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Robinsar menilai, sinergi tersebut juga penting untuk memetakan berbagai persoalan pendidikan sekaligus mencari solusi bersama, termasuk menggandeng dunia industri dan pemangku kepentingan lainnya.
“Jadi saling melengkapi dan menguatkan. Kalau bicara hari ini memang ada keterbatasan. Mungkin ada sesuatu yang Pemkot Cilegon melalui Dinas Pendidikan tidak bisa menjangkau ke sana, tetapi dengan adanya Dewan Pendidikan bisa ke arah sana,” katanya.
Ia juga membuka peluang Dewan Pendidikan untuk berperan dalam menghubungkan kebutuhan pendidikan dengan kebutuhan dunia industri, terutama dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Robinsar menegaskan, Dewan Pendidikan yang telah disahkan pemerintah memiliki legitimasi untuk menjalankan amanah tersebut secara transparan dan akuntabel.
“Dengan adanya Dewan Pendidikan, industri juga tidak perlu ada keraguan. Kami yakin ke depan Dewan Pendidikan bisa lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
(Anto-Red)***
