CILEGON, (LC)-Sebanyak sembilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Pemkot Cilegon harus mengikuti assesement. Padahal belum lama ini Pemkot Cilegon melakukan rotasi dan mutasi.
Namun assesment yang harus dilakukan oleh sembilan Kepala OPD merupakan sebuah kewajiban yang harus diikuti.
Assesment dilakukan guna mengukur kompetensi manajerial, sosial-kultural, dan teknis pejabat eselon II yang sesuai standar.
Peserta assement ini wajib diikuti pejabat eselon II, meski para eselon II tersebut saat ini menduduki posisi kepala dinas dan kepala badan, mereka tetap diwajibkan mengikuti kegiatan assesment.
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Ahmad Aziz Setia Ade Putra yang dihubungi, Selasa (10/2) mengatakan kegiatan assessment ini menindaklanjuti Surat Perintah Walikota Cilegon Robinsar nomor: 800/1.14.1/959/BKPSDM tertanggal 5 Februari 2026.
Aziz demikian ia biasa disapa menyatakan, metode assessment ini bertujuan memastikan aparatur memiliki kemampuan memimpin, integritas, dan kecocokan posisi, sering kali melibatkan psikometri dan wawancara perilaku untuk hasil yang objektif.
Untuk diketahui ke Sembilan pejabat eselon II yang wajib mengikuti assessment adalah Plt Sekda Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Asda I Mahmudin.
Kemudian Kepala Dindikbud Heni Anita Susila, Assda III Syafrudin, Kepala DinkopUKM Suhendi, Staf Ahli Panca Widodo, Assda I Dana Sujaksani, Kepala Dnas Perhubungan Heri Suheri, dan Sekretaris Dewan Heri Mardiana.
Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Joko Purwanto menyatakan, pelaksanaan assessment untuk ke Sembilan JPT pratama ini akan diadakan di Gedung Assesment Center Cilegon selama dua hari pada Kamis dan Jumat (11- 12 Februari).
“Betul pada Kamis dan Jum’at mendatang ke Sembilan orang pejabat tersebut akan mengikuti assessment di sini (Gedung Assesment Center,red). Pada assesment kali ini panpelnya dari LAN dan akan dilakukan secara daring,” tuturnya.
(Mang Jeo-Red)***
