CILEGON, (LC)- Jajaran penguruS Dewan Piminan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon mengalami perombakan.
Dimana versi Ketua Umum Mardiono resmi menunjuk Tohir As mantan anggota DPRD Cilegon sebagai pelaksana tugas(Plt) Ketua.
Penujukan Tohir sebagai plt Ketua DPC PPP diketahui saat Musyawarh Cabang (Muscab ke-V ) PPP Cilegon di salah satu rumah makan di CIlegon, pada Minggu, 14 Juni 2026, kemarin.
Hasil Muscab partai berlambang Kabah tersebut yang dihadiri para delapan ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) tersebut, nama Tohir juga ditetapkan Formaur terpilih menggantikan Sahruji.
Sebagai Plt, Tohir mengatakan, bahwa setelah adanya keputusan DPP terkait ketua definitif, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat bawah.
“Apabila nanti sudah ada keputusan dari DPP terkait Ketua DPC PPP Kota Cilegon dan amanah itu diberikan kepada saya, maka saya akan terus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat ranting,” katanya.
Sementara Dewan Penasehat DPC PPP Cilegon, Nawawi Sahim menegaskan bahwa di tubuh PPP tidak ada dualisme kepengurusan pasca Muscab.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik yang muncul di internal partai merupakan dinamika yang wajar dan tidak dapat diartikan sebagai adanya dua kepengurusan yang sah.
“Sebenarnya tidak ada dualisme. Dalam agenda politik itu biasa terjadi perbedaan pandangan dan itu sah-sah saja. Namun yang diakui oleh pemerintah adalah kepengurusan yang memiliki legitimasi dari DPP, DPW, hingga DPC,” ujar Nawawi.
Menurutnya, kepengurusan DPC PPP Kota Cilegon sebelumnya telah berakhir masa berlakunya. Melalui Muscab V, PPP Cilegon telah memilih formatur yang nantinya bertugas menyusun kepengurusan baru bersama unsur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Pada hari ini juga sudah terpilih formatur. Tinggal bagaimana rapat formatur untuk menentukan susunan kepengurusan. Nanti dalam formatur itu ada keterlibatan DPP dan juga DPW,” tuturnya.
Dijelaskannya, Muscab V DPC PPP Kota Cilegon berlangsung sesuai mekanisme organisasi. Dimana, setelah rapat formatur selesai dan SK kepengurusan baru diterbitkan, pengurus definitif akan mulai menjalankan agenda kepartaian, termasuk konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan ranting.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat PPP tengah menghadapi berbagai agenda strategis, termasuk persiapan verifikasi partai politik menjelang kontestasi politik mendatang.
“PPP menjadi satu kesatuan yang utuh mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga ranting di desa atau kelurahan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Provinsi Banten, Uhen Zuhaeni menjelaskan alasan penunjukan Tohir sebagai Plt Ketua DPC PPP Kota Cilegon menggantikan Sahruji.
DPW PPP mengambil keputusan tersebut setelah menilai Sahruji tidak menjalankan sejumlah kewajiban organisasi.
“Sejak awal beliau memiliki sikap politik yang berbeda dengan kami. Kemudian beliau juga tidak mengakui Ketua Umum PPP Mardiono. Padahal secara hukum Pak Mardiono sah, legal, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM,” papar Uhen.
Selain itu, Sahruji juga tidak menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Banten dan tidak melaksanakan Muscab sebagaimana amanat organisasi.
“Beliau tidak menghadiri Muswil dan tidak melaksanakan Muscab. Itu menjadi dasar kami menunjuk Plt karena kami menilai beliau tidak taat terhadap asas organisasi serta AD/ART partai,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Cilegon kubu lainnya, Sahruji mengatakan bahwa Muscab yang digelar kelompok Tohir tidak sah alias illegal karena tidak dihadiri oleh pengurus PAC.
“Muscabnya illegal karena hanya dihadiri satu PAC yakni PAC Purwakarta. Nah kalau untuk Muscab PPP yang saya pimpin kita masih menunggu hasil PTUN yang sedang berjalan di PTUN Jakarta,” ungkapnya.
(Mang Jeo-Red)***
