CILEGON, (LC)- Anggota DPRD Cilegon meminta agar ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon melakukan optimalisasi pada aplikasi Cilegon Juara. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota DPRD Cilegon dari Komisi IV pada Rabu, 15 Juli 2026, kemarin.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz, menyatakan dari jumlah penduduk Kota Cilegon sekitar 400 ribu, aplikasi Cilegon juara setidaknya 20 persen sudah diketahui dan dikenal oleh masyarakat Cilegon.
“Kalau jumlah penduduk 400 ribu lebih dan yang memiliki HP sekitar setengahnya. Kita rata-ratakan ada 200 ribu, kemudian 20 persen dari 200.000, maka sekitar 50.000 warga Cilegon memiliki aplikasi tersebut,”katanya.
Ia menuturkan, sebelum aplkasi tersebut disosialisasikan secara massif, pihaknya meminta agar ada pengembangan lebih lanjut. Mulai dari isi fitur, integrasi antar OPD serta layanan lainnya.
“Jadi, memang idealnya satu aplikasi bisa memuat semua layanan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat. Bisa saja seluruh OPD termasuk Kecamatan maupun Kelurahan samapi dengan data-data warga bisa update,”ujarnya.
Selain aplikasi Cilegon Juare, politisi yang terpilih dari Dapil Citangkil-Ciwandan tersebut juga meminta agar optimalisasi CCTV yang harus tersebar ke seluruh wilayah Kota Cilegon.
“CCTV ini memiliki peran strategis untuk pengawasan fasilitas umum, pengendalian lalu lintas, peningkatan keamanan, hingga mitigasi bencana. Sehingga hal apapun bisa dibutuhkan Ketika pemerintah akan melakukan kegiatan apapun,” tuturnya.
Ia menambahkan, dirinya juga meminta agar komunikasi dan koordinasi antar OPD terus ditingkatkan. Apalagi OPD yang bersifat layanan public. Jangan sampai ujar dia, tidak ada komunikasi,sehingga hal-hal yang dibutuhkan masyarakat sampai tersendat.
“Jaringan CCTV yang telah dibangun harus benar-benar berfungsi optimal, jangan sampai ada kamera yang tidak aktif. Ke depan, layanan CCTV harus menjadi instrumen pendukung pengambilan keputusan serta pengawasan fasilitas publik,” ungkapnya.
Komisi IV berkomitmen akan terus mengawasi jalannya program ini agar setiap anggaran yang dialokasikan berdampak langsung pada masyarakat.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Komisi IV mengapresiasi langkah Diskominfo yang telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi para camat dan lurah di Kota Cilegon sebagai bentuk percepatan reformasi birokrasi.
(Anto-Red)***
