CILEGON, (LC)- Kota Cilegon harus bisa meniru Pemprov Banten yang menggelar Musrenbangkot tanpa APBD. Hal itu dikatakan oleh Wakil ketua DPRD Cilegon dari Fraksi Gerindra, Sokhidin.
“Saya mengapresiasi terobosan Gubernur Banten Andra Soni yang resmi meluncurkan Musrenbang Non-APBD bertajuk Rembuk Ngabangun Banten Tahun 2026 di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (5/11/2026) lalu,”katanya, Senin, 9 November 2026.
Ia menuturkan, kegiatan Rembuk Ngabangun Banten digagas bersama Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau Forum CSR Banten, disebut sebagai Musrenbang Non-APBD pertama di Indonesia.
“Saya mengapresiasi terobosan Pak Gubernur Andra Soni. Ini cara baru yang cerdas. Pembangunan tidak harus menunggu APBD cukup, tapi bisa jalan dengan mengajak semua pihak ikut gotong royong,” ujarnya.
Ia menuturkan, alasan mengapa Kota Cilegon juga harus menyusul Musrenbang Non APBD tersebut, diantaranya berdasarkan data BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Cilegon 2025 mencapai Rp322,68 juta, tertinggi di Pulau Jawa setelah Jakarta Pusat. Sektor manufaktur dan industri pengolahan menyumbang lebih dari 60 persen.
Kemudian Ekonomi Cilegon tumbuh 5,78% dan nilai investasi juga terbesar se-Banten serta tercatat ada sekitar 322 perusahaan, terdiri dari 121 PMA dan 211 PMDN.
“Uangnya ada di Cilegon. Ekonominya sudah tertinggi. Tinggal bagaimana uang itu diubah jadi kesejahteraan lewat Musrenbang Non-APBD,” tuturnya.
Kata Sokhidin, PDRB yang tinggi itu harus sesuai dengan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.
“Inilah paradoks Cilegon. PDRB kita tertinggi. Tapi masih ada warga rumahnya tidak layak huni, masih ada 7,41 persen pengangguran. Artinya, kekayaan industri belum sepenuhnya menetes ke kesejahteraan warga Cilegon,” tegas Sokhidin.
“Musrenbang Non-APBD adalah jembatannya, CSR diarahkan secara terencana, ke RTLH, beasiswa, dan program kesehatan. Agar kolaborasi tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi satu forum, satu data, satu sasaran,” sambung Sokhidin.
Ia mendorong Pemkot Cilegon untuk melakukan langkah-langkah strategis seperti membuat mekanisme kesepakatan, bukan paksaan.
“Pemkot hanya fasilitasi dan menawarkan program. Perusahaan memilih program sesuai kemampuan dan fokus CSR-nya, kemudian bisa teken komitmen bersama dan dilaporkan secara transparan,” ungkapnya. (Anto-Red)***
