Kota Cilegon, (LC) – Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer Forum (Fortrah) Kota Cilegon menggelar acara Ngopi Darat di Aula DPRD Kota Cilegon pada Senin, 14 Oktober 2024.
Kegiatan tersebut membahas keresahan seputar implementasi UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dimana mengharuskan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Koordinator Dewan Presidium Pimpinan FORTRAH Kota Cilegon Muhammad Fatoni, mengapresiasi Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang telah berupaya maksimal dalam mengusulkan formasi bagi tenaga honorer.
“Kami sangat mengapresiasi langkah BKPSDM yang mengusulkan 188 formasi khususnya untuk tenaga teknis,” kata Muhamad Fatoni.
Analis SDM Ahli Muda dari BKPSDM Kota Cilegon Muhammad Arfan Amin, juga turut memberikan penjelasan terkait keluhan tenaga honorer.
“Solusi dari pemerintah selama ini mengikuti regulasi dari pusat. Prioritas diberikan kepada mereka yang sudah bekerja minimal 2 tahun secara berkesinambungan,” katanya.
Akhir tahun ini, ujar dia, sebanyak 300 formasi dibuka, dengan rincian 188 formasi khusus untuk tenaga teknis. SK pengangkatan tenaga honorer yang belum keluar masih dalam proses.
“SK itu sudah siap, tapi masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan. Untuk sementara, tenaga honorer bisa mengunggah SK tahun 2024 atau surat pengalaman kerja di sistem,” ujarnya.
Terkait jangka waktu penyelesaian masalah honorer, tutur Arfan, pihaknya menyebutkan bahwa Desember 2024 menjadi batas waktu bagi pemerintah.
“Untuk mencari solusi bagi honorer yang belum diterima dalam seleksi PPPK. Pemerintah pusat sedang memikirkan solusi bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi PPPK namun belum diterima,” tuturnya.
Sementara itu, Nurrotul Uyun, Calon Wakil Wali Kota Cilegon, turut hadir dan memberikan dukungannya.
“Ini menjadi salah satu upaya kami untuk memperjuangkan masa depan tenaga honorer di Kota Cilegon. Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan dukungan yang masif agar hak-hak tenaga honorer bisa terpenuhi,”ungkapnya. (Aditya-Red)***
